Datangi Kementerian ESDM, Bupati Perjuangkan Porsi DBH Untuk Kabupaten Blora

BLORA~ Setelah mengikuti webinar Forum Kehumasan Industri Hulu Migas, SKK Migas wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara (FKIHM Jabanusa) yang mengusung tema Memahami Dinamika Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, melalui zoom meeting, pada Selasa (20/4/2021) lalu. Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP, M.Si., langsung tancap gas ke Kementerian ESDM, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait DBH.

Dengan didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM., dan Staf Khusus M. Mutiyono, kedatangan Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., diterima oleh Sekretaris Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Alamuddin Baso, S.T., M.B.A.bersama Kepala Bagian Hukumnya, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Bupati Buka Pasar Mitra Tani Dispertanikap Dan Minta Diperluas Produk Lokal

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan beberapa hal terkait DBH Migas khususnya untuk DBH Minyak Bumi.

Baca juga: Jokowi Senang Bandara JB Soedirman Beroperasi; Terimakasih Pak Gubernur, Bandaranya Bagus

Yakni menunjuk UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Keputusan Menteri ESDM nomor : 200K/80/MEM/2019 tentang penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan DBH Sumber Daya Alam Migas Tahun 2020, disampaikan bahwa wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu terdiri dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang meliputi wilayah Blora dan Tuban, serta Bojonegoro yang menjadi letak mulut sumur eksplorasi.

Baca juga: Pemkab Blora Salurkan Bantuan Alsintan dan Benih Unggul Hortikultura

“Namun DBH minyak bumi yang dihasilkan Blok Cepu hanya dinikmati Provinsi Jawa Timur, yakni Bojonegoro sebagai kabupaten penghasil dan seluruh Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya jauh dari WKP, seperti Banyuwangi mendapatkan DBH 81 miliar. Sedangkan Blora yang masuk WKP Blok Cepu dan masuk wilayah terdampak, tidak menerima DBH sama sekali, atau nol rupiah karena beda provinsi dengan daerah penghasil, ” ungkap Bupati.

Sehingga menurutnya disini ada ketidakadilan, ketika Kabupaten Blora sebagai kabupaten yang berdampingan dan terdampak serta masuk dalam satu WKP tidak menerima DBH sama sekali.

Baca juga: Tiga Perusahaan di Kabupaten Semarang Kolaps, Ratusan Karyawan Di-PHK

“Untuk itu, sehubungan dengan terbitnya UU nomor 11 Tahun 2020 yang mengamanatkan disusunnya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD), yang didalamnya memuat kebijakan reformulasi dalam penyaluran DBH, maka kami mengusulkan agar bisa merubah proporsi DBH minyak bumi 6 persen yang semula dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, diubah menjadi 6 persen dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang berdampingan dan terdampak untuk diakomodir dalam rancangan UU HKPD, ” ucap Bupati.

“Kita juga dorong agar Permen ESDM yang mengatur hal ini bisa diubah, sehingga Blora bisa mendapatkan keadilan. Yang tujuannya untuk apa? Untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora, ” tambah Bupati.

Baca juga: LKPJ Bupati Semarang 2020: Perekonomian Turun, Pengangguran Bertambah

Pihaknya juga mengusulkan agar Exxon Mobil selaku pengelola Blok Cepu bisa mengembalikan beberapa titik lapangan migas WKP Blok Cepu yang belum digarap di wilayah administrasi Kabupaten Blora kepada SKK Migas agar selanjutnya bisa dikelola oleh BUMD atau KKKS lainnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Alamuddin Baso, S.T., M.B.A., menyatakan bahwa bersama bagian hukum akan melakukan telaah terhadap regulasi yang ada.

“Akan kita lakukan telaah terhadap regulasi perundang-undangan atau aturan yang ada. Seperti apa yang dimungkinkan sehingga juga daerah-daerah yang merupakan penghasil dan terdampak juga punya akses untuk itu. Supaya dari aspek kepastian dan kemanfaatan untuk wilayah kerja penambangan bisa dirasakan, ” ujar Alamuddin Baso, S.T., M.B.A.

Atas jawaban Sesditjen Migas ini, Bupati pun berharap prosesnya bisa segera ditindaklanjuti agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

Baca juga: Produk UKM Blora Resmi Masuk Toko Modern

(Agung/Tim)

Berita terkait

Datangi Kementerian ESDM, Bupati Perjuangkan Porsi DBH Untuk Kabupaten Blora

Agung widodo

Rekomendasi

Sejumlah Siswa Yang Kedapatan Bolos Sekolah di Beri Himbauan...

Polres Semarang Kawal Masa Aksi Demo SPN Ke Kota Semarang

Sosialisasi Pencegahan Kasus Tanah, Kapolres Grobogan Ajak Peserta Taati Aturan Yang Berlaku

Di Musim Hujan, Babinsa 01-0714/Sidomukti Dampingi Petugas Dinkes Laksanakan Fogging

Komisi I DPR RI Kunjungi Rumkit Sakit Bhakti Wira Tamtama

Bupati Eisti Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Tol Semarang - Demak

PSHT Ranting Bergas Cabang Kabupaten Semarang Pusat Madiun Laksanakan Giat Tes Kenaikan Sabuk Hijau ke Putih

Persiapan Pengamanan Lebaran Kapolres Semarang Imbau Aktif Jogo Tonggo

Polsek Bogorejo Polres Blora Amankan Ibadah Tarawih Di Masjid An Nur

Usai Rayakan Waisak 18 Orang Desa Winong Boyolali Jalani Swab Antigen

Datangi Kementerian ESDM, Bupati Perjuangkan Porsi DBH Untuk Kabupaten Blora

Budidaya Alpukat tabulampot Dengan Gaya Baru, Seorang Petani Di Getasan Viral!

PSHT Ranting Bergas Cabang Kabupaten Semarang Pusat Madiun Laksanakan Giat Tes Kenaikan Sabuk Hijau ke Putih

Nasib Naas,Sosok Bayi Perempuan Di Temukan MD Dibawah Pohon Pisang

Ini Hasil Investigasi Labfor Cabang Semarang Atas Kebakaran 12 Kapal Nelayan Di Alur Sungai Juwana

Demi Terwujudnya Masyarakat Sehat Bebas Covid-19,Babinsa dan Babinkamtibmas Dampingi Vaksinasi

PSHT Cabang Solo Pusat Madiun Bersama Denpom TNI-POLRI Bagi Takjil Gratis Dan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Survei External dan Internal Indeks Tata Kelola Online ITK-O Polres Salatiga Tahun 2021

Bupati Gandeng Ditjen Dikti Kemendikbud Dukung Pembangunan SDM Dan Ekonomi Blora

Pemkab Blora Salurkan Bantuan Alsintan dan Benih Unggul Hortikultura

Sub Satgas Binmas Polres Salatiga Sosialisasikan Larangan Mudik di Pasar Rejosari

Datangi Kementerian ESDM, Bupati Perjuangkan Porsi DBH Untuk Kabupaten Blora

Agung widodo

Rekomendasi

Ikuti Kami